LOMBOK TENGAH – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan tajam di Kabupaten Lombok Tengah. Sepanjang kurun waktu Januari hingga September 2026, tercatat sedikitnya tiga kejadian dugaan keracunan dilaporkan terjadi di wilayah Kecamatan Kopang dan Batukliang. Total sebanyak 412 penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah hingga balita, dilaporkan mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi makanan atau minuman dari program tersebut.
Rangkaian insiden ini memantik reaksi keras dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) Kabupaten Lombok Tengah. GSNI mendesak pemerintah dan pengelola program MBG agar tidak sekadar berfokus pada kuantitas distribusi makanan, melainkan memprioritaskan keamanan pangan serta membuka ruang bagi pelajar untuk menyuarakan pengalaman dan keluhan mereka.
Rekam Jejak Kasus di Lombok Tengah
Berdasarkan catatan, kasus pertama bermula pada Sabtu, 17 Januari 2026, di SDN 1 Darmaji dan MI Hidayatusholihin, Kecamatan Kopang. Sebanyak 38 siswa mendadak mengalami gejala mual, pusing, muntah, hingga diare sekitar pukul 09.00 WITA usai mengonsumsi susu dalam paket MBG.
Beberapa bulan berselang, tepatnya pada Kamis, 30 Juli 2026, kasus serupa kembali terjadi di Desa Bujak, Kecamatan Batukliang. Sebanyak 22 penerima manfaat—yang juga mencakup balita—mengalami diare dan sakit perut sehari pasca-menerima paket MBG. Akibat kejadian ini, SPPG Bujak 1 sempat dihentikan sementara untuk proses investigasi.
Skala dampak terbesar kemudian terjadi pada Jumat, 11 September 2026, di Kecamatan Batukliang. Sebanyak 352 siswa dari SDN 2 Lendang Tampel, SDN Repok Puyung, SDN Beber, MTs Qudwatun Hasanah, dan SDN Mertak Kesambik mengalami keluhan serupa mulai pukul 09.15 WITA, sebelum akhirnya dilarikan ke fasilitas kesehatan sejak pukul 11.05 WITA.
GSNI : Pelajar Bukan Sekadar Objek
Menanggapi rentetan peristiwa ini, DPC GSNI Lombok Tengah menilai bahwa keberhasilan program MBG tidak boleh diukur dari seberapa banyak paket makanan yang berhasil dibagikan. Keamanan pangan, kualitas penyediaan, pengawasan ketat, serta pengalaman langsung penerima manfaat harus menjadi tolok ukur utama evaluasi.
Lebih lanjut, GSNI mendorong pemerintah daerah, pengelola program, dan instansi terkait untuk membuka ruang dialog maupun hearing secara langsung bersama perwakilan pelajar. Bagi GSNI, para pelajar bukanlah sekadar objek penerima manfaat, melainkan subjek utama yang mengonsumsi langsung produk tersebut, sehingga suara mereka krusial untuk dijadikan bahan evaluasi.
Evaluasi tidak boleh berhenti di atas kertas atau sekadar menjadi respons sementara ketika muncul persoalan,” demikian garis besar dorongan GSNI agar seluruh rantai pasok—mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi—diawasi secara ketat.
Jangan Hanya Beri Makan, Dengarkan Pelajar
GSNI menegaskan bahwa kritik yang dilayangkan bukanlah bentuk penolakan terhadap tujuan mulia pemenuhan gizi anak bangsa. Namun, semakin besar cakupan program yang menyasar anak-anak, semakin besar pula tanggung jawab negara dalam menjamin standar keamanan dan perlindungannya.
Melalui tagline “Jangan Hanya Beri Makan, Dengarkan Pelajar”, GSNI berharap suara para penerima manfaat tidak berhenti di lingkungan sekolah, melainkan menjadi bahan pertimbangan utama pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program ke depan.
Kendati demikian, GSNI tetap memandang bahwa dugaan keterkaitan langsung antara konsumsi MBG dan keluhan kesehatan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan serta hasil investigasi objektif dari instansi berwenang. Pada akhirnya, keberlanjutan program MBG harus dibangun di atas fondasi keamanan, transparansi, evaluasi menyeluruh, dan keberanian negara untuk mendengarkan suara anak didik di lapangan.
