SEMARANG – Isu dugaan politik transaksional dan praktik money politics kembali mencuat menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35. Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah KH Ubaidullah Shodaqoh atau Kiai Ubaid meminta seluruh pihak menjaga forum tertinggi NU tersebut agar tetap berjalan independen.
Sorotan itu disampaikan Kiai Ubaid saat membuka kegiatan Bahsul Masail di Pondok Pesantren Darussalam, Sempon, Bener, Kabupaten Semarang. Ia menilai Muktamar NU harus terbebas dari tekanan, intervensi kekuasaan, maupun upaya pengondisian yang dapat memengaruhi jalannya proses organisasi.
Kiai Ubaid bahkan meminta Presiden memastikan aparatur negara tidak ikut campur dalam proses Muktamar NU ke-35. Menurut dia, keterlibatan aparat pemerintah dalam urusan internal organisasi berpotensi mengganggu kebebasan para peserta dalam menentukan pilihan.
“Saya minta Presiden mengingatkan, bahkan melarang semua aparatur negara melakukan tekanan, intervensi, dan pengondisian dalam Muktamar NU, baik atas nama Istana, Presiden, atau pemerintah,” kata Kiai Ubaid sebagaimana dikutip dari akun Instagram pesantrenstory, Rabu (26/8/2026).
Ia menegaskan, Muktamar NU merupakan ruang bagi warga Nahdliyin untuk menentukan arah organisasi melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan dan etika organisasi.
Karena itu, Kiai Ubaid meminta seluruh pihak menahan diri dari segala bentuk tekanan politik maupun transaksi kepentingan. Kebebasan peserta dalam menentukan pilihan, menurut dia, harus menjadi bagian penting yang dijaga selama proses Muktamar berlangsung.
“Jangan sampai ada tekanan atau pengondisian yang membuat Muktamar kehilangan independensinya. Marwah NU harus dijaga bersama,” ujarnya.
Kiai Ubaid juga menyinggung kabar mengenai dugaan keterlibatan sejumlah elite pemerintahan dalam upaya yang disebut berkaitan dengan pengondisian proses Muktamar NU. Namun, kabar tersebut hingga kini masih berupa dugaan dan belum dapat dianggap sebagai fakta yang telah terbukti.
Pernyataan tersebut muncul di tengah dinamika menjelang Muktamar NU ke-35 yang diwarnai beredarnya isu politik transaksional dan dugaan money politics. Kiai Ubaid mendorong agar seluruh pihak mengedepankan tabayun, etika organisasi, serta mekanisme yang berlaku untuk memastikan setiap informasi yang beredar dapat diverifikasi.
Menurutnya, independensi Muktamar bukan hanya penting bagi proses pemilihan kepemimpinan, tetapi juga menyangkut masa depan dan marwah organisasi Nahdlatul Ulama.
“Yang harus dikedepankan adalah kepentingan NU, bukan kepentingan kelompok atau kekuasaan tertentu,” kata Kiai Ubaid.
