Jaga Ekosistem Laut, Indonesia Perkuat Arah Baru Pariwisata Berkelanjutan

BALI – Pariwisata Indonesia sedang bergerak ke arah baru. Bukan lagi sekadar mengejar lonjakan angka kunjungan, melainkan memastikan laut tetap lestari dan masyarakat pesisir ikut merasakan manfaatnya. Pesan itulah yang ditegaskan Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa saat berbicara di forum internasional Bali Ocean Days 2026 di Jimbaran, Bali.

Di hadapan pemangku kepentingan pariwisata dan kelautan dari berbagai negara, Ni Luh Puspa menekankan bahwa ekosistem laut merupakan fondasi utama pariwisata Indonesia yang berkelanjutan sekaligus berdaya saing global.

“Pariwisata Indonesia tidak lagi berorientasi pada kuantitas semata, tetapi pada kontribusi nyata terhadap perlindungan ekosistem laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya di 10 Destinasi Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif,” ujar Ni Luh Puspa, Jumat (30/1/2026).

Ia menjelaskan, konsep pariwisata berkelanjutan di Indonesia telah didefinisikan secara tegas dalam regulasi nasional. Prinsipnya adalah menyeimbangkan perlindungan lingkungan, nilai sosial-budaya, serta manfaat ekonomi, baik untuk generasi saat ini maupun masa depan.

Komitmen tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 tentang Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang mengadopsi standar global Global Sustainable Tourism Council (GSTC) dan prinsip pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Di tingkat implementasi, pemerintah menghadirkan instrumen seperti SERTIDEWI (Sertifikasi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan). Hingga kini, lebih dari 45 desa wisata dan dua destinasi telah memperoleh sertifikasi tersebut.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong penerapan ekonomi biru sebagai strategi utama pembangunan nasional. Konsep ini menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab agar tetap produktif, sekaligus menciptakan nilai ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Ekonomi biru memastikan laut tetap utuh, namun manfaatnya bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” kata Ni Luh Puspa.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 70 persen wilayah berupa laut, Indonesia memiliki potensi besar dalam pariwisata bahari. Data Kementerian Pariwisata mencatat, ekonomi bahari Indonesia menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS pada 2024. Penguatan desa wisata pesisir menjadi salah satu indikatornya. Dari sekitar 12.000 desa pesisir, lebih dari 2.000 desa telah mengembangkan aktivitas pariwisata bahari hingga 2024.

Namun demikian, tantangan masih membayangi. Persoalan sampah dan limbah laut di kawasan wisata disebut sebagai pekerjaan rumah besar yang tidak bisa diselesaikan secara sektoral.

Menurut Ni Luh Puspa, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah terus diperkuat, melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah.

Sejak 2025, Kementerian Lingkungan Hidup juga menggencarkan agenda bersih-bersih sampah laut, disertai edukasi masyarakat dan dukungan terhadap produk daur ulang untuk mengatasi persoalan sampah dari hulu hingga hilir.

Perhatian Presiden terhadap isu ini juga diwujudkan melalui rencana proyek waste-to-energy. Pada 2026, Danantara dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama proyek pengolahan sampah menjadi energi di tiga daerah, dengan Bali menjadi salah satu lokasi yang memulai proses tersebut pada Maret 2026.

“Langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan,” ujar Ni Luh Puspa.

Untuk menjaga kualitas pariwisata bahari, Kementerian Pariwisata turut memperkuat aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan melalui manajemen destinasi berbasis risiko. Pendekatan ini mencakup regulasi yang jelas, standar operasional destinasi, serta pengurangan risiko bencana di tingkat lokal.

Berbagai inisiatif juga dijalankan, mulai dari Gerakan Wisata Bersih, penguatan keselamatan destinasi selam melalui kolaborasi dengan Divers Alert Network, hingga peluncuran Wonderful Indonesia Diving Directory sebagai sumber informasi terpercaya lokasi penyelaman berbasis konservasi.

Penguatan sumber daya manusia tak luput dari perhatian. Sertifikasi kompetensi dan peningkatan keterampilan tenaga pariwisata terus dilakukan untuk membangun kepercayaan wisatawan dan memastikan standar keselamatan yang tinggi.

Menutup sambutannya, Ni Luh Puspa mengapresiasi Bali Ocean Days 2026 sebagai ruang kolaborasi lintas sektor dan lintas negara.

“Forum ini bukan hanya tempat berdiskusi, tetapi seruan untuk bertindak. Pariwisata bahari berkelanjutan berarti menjaga keselamatan, melindungi ekosistem laut, dan memberdayakan masyarakat pesisir sebagai penjaga utama kekayaan bahari Indonesia,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Wamenpar turut didampingi Asisten Deputi Aksesibilitas dan Amenitas Wilayah II, Dwi Marhen Yono.