Pariwisata Ramah Muslim Jadi Strategi Nasional, Indonesia Bidik Panggung Global

JAKARTA — Pemerintah menempatkan pariwisata ramah Muslim sebagai salah satu pilar penting dalam strategi pembangunan ekonomi nasional. Pendekatan ini tidak hanya menyasar sektor pariwisata semata, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah, menarik investasi berkualitas, dan meningkatkan posisi Indonesia dalam persaingan global.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menegaskan, pengembangan layanan ramah Muslim merupakan upaya meningkatkan standar pelayanan destinasi tanpa menggeser karakter budaya lokal. Menurutnya, konsep ini justru memperkaya pengalaman wisata dengan menghadirkan layanan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Pariwisata ramah Muslim adalah bagian dari penguatan daya saing nasional. Kita membangun ekosistem yang nyaman, terbuka, dan mampu menjawab kebutuhan pasar global, tanpa kehilangan jati diri budaya Indonesia,” ujar Ni Luh saat berbicara dalam forum Driving Indonesia’s Halal Industry Competitiveness & Global Export Readiness di Menara Kadin, Jakarta,  dikutip Kamis Rabu (29/1/2026).

Ia menjelaskan, kebijakan pariwisata inklusif sejalan dengan arah pembangunan nasional. Layanan ramah Muslim diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengubah wajah destinasi. Dengan begitu, seluruh wisatawan dari berbagai latar belakang tetap dapat menikmati kekayaan tradisi, budaya, dan kearifan lokal yang menjadi kekuatan utama pariwisata Indonesia.

Dari sisi pasar, Ni Luh menyoroti besarnya peluang yang ditawarkan oleh pertumbuhan wisatawan Muslim dunia. Populasi Muslim global diproyeksikan mencapai 2,5 miliar jiwa pada 2035, sementara jumlah wisatawan Muslim diperkirakan menembus 245 juta orang pada 2030 dengan nilai belanja sekitar 235 miliar dolar AS.

Indonesia dinilai berada pada posisi strategis dengan populasi Muslim sekitar 248 juta jiwa atau 87 persen dari total penduduk. Kontribusi tersebut setara dengan 11,3 persen populasi Muslim dunia dan 86 persen di kawasan ASEAN. Potensi ini tersebar di 19 provinsi dengan mayoritas penduduk Muslim, yang menjadi fondasi alami bagi pengembangan destinasi ramah Muslim.

Untuk memperkuat daya saing global, Kementerian Pariwisata menggandeng berbagai lembaga, termasuk Bank Indonesia, melalui peluncuran Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025. Indeks ini digunakan untuk mengukur kesiapan provinsi dalam mengembangkan pariwisata ramah Muslim sesuai standar internasional.

Sebanyak 15 provinsi ditetapkan sebagai daerah unggulan, dengan Aceh dan Banten memperoleh pengakuan khusus berkat kekhasan budaya serta tata kelola destinasi yang dinilai menonjol.

Di sisi hulu, penguatan rantai nilai juga dilakukan melalui program Sertifikasi Halal UMKM bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hingga kini, Kemenpar telah memfasilitasi penerbitan 14.694 sertifikat halal di 391 desa wisata yang tersebar di 33 provinsi.

Kemenpar juga menyusun standar nasional layanan pariwisata ramah Muslim bersama Bappenas dan Bank Indonesia, guna memastikan kualitas pelayanan yang konsisten di seluruh destinasi.

Lebih jauh, Ni Luh menekankan pariwisata ramah Muslim diarahkan sebagai motor penggerak investasi syariah di sektor riil karena bersifat padat karya dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kita dorong sektor ini menjadi platform utama investasi syariah. Akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku lokal harus terus diperluas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Sebagai bagian dari penguatan pembiayaan, Kemenpar mempererat sinergi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), termasuk memfasilitasi pelaku usaha pariwisata binaan untuk mengikuti business matching pembiayaan syariah bersama Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian UMKM.

Ni Luh pun optimistis kolaborasi lintas sektor ini akan membawa Indonesia menjadi salah satu destinasi pariwisata ramah Muslim terdepan di dunia.

“Kita ingin langkah ini menjadi kerja bersama pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mengangkat daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global,” pungkasnya.